Tubei,  Progresiflines.com - Selasa 14/7/2026. Penunjukan Jabatan Kepala Sekolah terhadap guru mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Pendidikan Non Formal - Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF-SKB) yang dilaksanakan dalam mutasi pada Bulan Maret 2026 lalu, masih meninggalkan persoalan yang cukup kompleks.

Satu sisi mereka dilantik dalam Surat Keputusan (SK) Bupati sebagai Kepala sekolah definitif, namun di lain sisi status "kepala sekolah"  mereka masih belum terintegrasi ke sistem data pokok pendidikan (Dapodik) kementrian pendidikan dasar dan menengah (Kemendikdasmen), Shinga mereka yang dilantik sebagai kepala sekolah tersebut di buat jadi Pelaksana tugas (Plt) Kepala Sekolah.

Akibat dari belum sinkronnya data tersebut berdampak pada tidak bisa dicairkannya tambahan penghasilan guru (TPG), yang biasa disebut dana sertifikasi.

Beberapa "kepala sekolah" mengaku resah dengan kondisi  ini, mengingat pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka terganggu, mulai dari kebutuhan sekolah anak hingga kewajiban perbankan yang harus dipenuhi tiap bulannya, sementara TPG (dana sertifikasi) yang selama ini menjadi penopang kebutuhan tersebut tidak kunjung bisa dicairkan.

"Sudah dari Maret lalu, sejak dilantik menjadi kepala sekolah, dana sertifikasi kami belum cair, sementara kebutuhan yang harus dipenuhi banyak, yaa..macam-macam, untuk bayar sekolah, bayar kuliah anak, bayar cicilan Bank dan lainnya," Ujar salah satu kepala sekolah.

"Sudah berapa kali katanya Dinas Ke Jakarta mengurus ini, dan kita bantuk buat ticket mereka, tapi sampai sekarang belum juga ada kepastian" timpal yang lainnya.

Para "kepala sekolah" bahkan dengan nada kecewa mengatakan jika persoalan ini tak juga kunjung diselesaikan, mereka berencana akan menggelar demo ke Bupati agar dapat kepastian status Kepala sekolahnya dan TPG segera dapat dicairkan.

"Kami sudah mengkomunikasikan dengan teman kepala sekolah yang  senasib soal ini, jika persoalan status dan sertifikasi ini tidak juga ada kepastiannya, kami berencana akan melakukan demo ke Bapak Bupati," Ungkapnya.

Sejauh ini para Guru tersebut masih menunggu informasi perkembangan persoalan ini dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lebong, bagaimana selanjutnya.(A.One)