Progresiflines.com - Aksi unjuk rasa damai yang di gelar oleh ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Harian Lepas Terkontrak (THLT), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta perangkat Desa se-Kabupaten Lebong hari ini, Rabu 11/12/2024 berhasil meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong secara resmi meminta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK.RI) melalui surat dengan nomor  005/47/DPRD/2024 tanggal 11 Desember 2024.

Surat yang dikeluarkan DPRD Kabupaten Lebong tersebut meminta agar BPK RI perwakilan Bengkulu agar melaksanakan audit investigasi terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan APBD Perubahan tahun anggaran 2024.

Permintaan audit investigasi tersebut berdasarkan tuntutan para peserta aksi yang menduga adanya penyimpangan dalam pengelolaan APBD dan APBD-P tahun 2024.

Aksi unjuk rasa damai yang dikoordinir oleh Yayasan Nuansa Alam Lestari (YNAL) Kabupaten Lebong ini sebelumnya mendatangkan sekretarian Pemkab Lebong untuk menyampaikan tuntutan mereka, namun tidak satupun pejabat Pemkab Lebong yang bersedia menemui peserta aksi.

Masa aksi yang meminta untuk bertemu dengan Bupati dan Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) untuk mempertanyakan kepastian realisasi TPP dan honor para THLTserta Gaji PPPK yang menurut mereka sudah 5 bulan lebih belum dibayarkan, gagal bertemu. Negosiasi yang dilakukan antara peserta aksi tidak menemui kata sepakat. Akhirnya mereka melanjutkan asi ke Gedung DPRD.

Di DPRD para pengunjuk rasa melalui perwakilan mereka di sambut Wakil Ketua dua , Rinto Putra Cahyo dan beberapa anggota dewan dari Fraksi PAN, PKB, Demokrat dan PDIP di ruang rapat internal DPRD.

Pada pertemuan tersebut, peserta aksi yang diwakili oleh Devi Gunawan, Wilyan Bachtiar,  Fakhrurrozi, Heri Arianto,  A.Rofik, Hendrivan Aptawan, Azhar,SH dan perwakilan guru, THLT, PPPK serta perangkat desa menyampaikan aspirasi mereka dan meminta DPRD secara kelembagaan agar menyurati BPK RI untuk membentuk tim audit investigasi terhadap pengelolaan APBD dan APBD-P tahun anggaran 2024.

Setelah terjadi diskusi dan perdebatan panjang, terkait permintaan dikeluarkannya surat resmi dari DPRD ke BPK RI, akhirnya anggota dewan mengakomodir keinginan para peserta aksi, dengan terlebih dulu meminta waktu kepada peserta aksi untuk beberapa waktu melakukan rapat internal dewan.

Koordinator aksi, Devi Gunawan usai surat ke BPK RI dibuat oleh Sekretariat dewan dan ditandatangani oleh Wakil Ketua II, mengatakan pihaknya akan mengawal sampai tuntas perjalan surat permohonan ke BPK RI tersebut

"Kita berterima kasih kepada lembaga dewan yang terhormat, yang sudah merespon dengan baik, apa yang kita tuntut hari ini. Kedepan kita akan mengawal ini dengan baik dan kita akan selalu berkoordinasi dengan lembaga dewan yang terhormat" sampai Devi.

Mempertegas pernyataan Devi, koordinator aksi lainnya, Wilyan Bachtiar menyampaikan bahwa jika hingga akhir Desember 2024 Pemkab Lebong tidak juga memenuhi tuntutan seperti yang disampaikan, maka pihaknya akan membawa persoalan ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI)

"jika sampai akhir Desember ini, pihak Pemkab tidak juga merealisasikan tuntutan, maka kita akan membawa persoalan ini ke KPK" kata Wilyan dengan tegas.(A.One)