Bengkulu, Progresiflines.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu melalui Dinas Sosial menegaskan pentingnya sinergi dengan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai ujung tombak peningkatan kesejahteraan masyarakat. Profesionalisme pendamping PKH sangat dinantikan untuk mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan di Kota Bengkulu.

Saat diwawancarai di kantor Dinas Sosial Kota Bengkulu, Jumat (8/5) Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Afriyenita menekankan bahwa tugas pendamping PKH tidak hanya sekadar menyalurkan bantuan, tetapi juga mengawal program strategis pemerintah seperti Sekolah Rakyat dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Kerja pendamping PKH harus profesional dan berorientasi pada perubahan sosial. Salah satunya melalui penyuksesan program Sekolah Rakyat serta memastikan data kemiskinan tetap akurat," ujar Afriyenita 

Mendorong Graduasi Mandiri
Dalam arahannya, Kadinsos meminta para pendamping terus mensosialisasikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bahwa bantuan sosial (bansos) bersifat sementara. Hal ini bertujuan agar keluarga penerima bantuan memiliki motivasi kuat untuk segera mencapai graduasi (keluar dari kepesertaan) secara mandiri.

"Bansos bukan untuk selamanya. Maksimal diberikan selama 5 tahun bagi KPM aktif, kecuali bagi penyandang disabilitas berat dan lansia tidak produktif. Karena itu, pendamping harus bekerja keras agar warga dampingannya bisa secepatnya mandiri," tegasnya.

Fokus pada Pendidikan dan Akurasi Data
Selain kemandirian ekonomi, Pemkot Bengkulu juga menitikberatkan pada pendidikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem melalui program Sekolah Rakyat. Sekolah berasrama gratis ini diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan melalui jalur edukasi.

“Tugas pendamping adalah mengidentifikasi dan merekomendasikan anak-anak yang layak. Pastikan prosesnya transparan, datangi langsung rumahnya (door to door),” tambah Afriyenita.

Terakhir, untuk menjamin bantuan tepat sasaran, para pendamping PKH diminta aktif melakukan Ground Checking DTSEN melalui verifikasi dan validasi langsung di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk mendukung Badan Pusat Statistik (BPS) dalam proses pemutakhiran data yang kini rutin dilaksanakan setiap tiga bulan.

“DTSEN yang akurat hanya bisa terwujud jika pendamping benar-benar terlibat dalam pengecekan langsung bersama pemerintah daerah. Sinergi ini kunci agar data kita benar-benar valid,” pungkasnya.(**)