Progresiflines.com - Bupati Kaur Gusril Pausi, S.Sos, MAP menyatakan dukungan penuh dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Pemerintah Kabupaten Kaur terus menunjukkan komitmennya dalam rencana peluncuran Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan yang digagas Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).

Dukungan tersebut disampaikan langsung saat menerima audiensi dari Kepala Sentra Dharma Guna Bengkulu, Syam Wuryani, bersama Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Swifanedi Yusda, S.Hut, pada Rabu (6/8/2025) di ruang kerja Bupati. Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Sekda Kaur Ir. Herwan, M.Si, PIC Sekolah Rakyat M. Jarnawi, M.Pd, serta sejumlah kepala OPD terkait.

Audiensi ini menjadi forum strategis untuk membahas koordinasi teknis dan kesiapan Kabupaten Kaur sebagai salah satu lokasi percontohan nasional penyelenggaraan Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan alternatif yang menyasar anak-anak dari keluarga rentan dan tidak mampu.

Bupati Gusril menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata keberpihakan negara terhadap kelompok masyarakat yang belum tersentuh secara maksimal oleh sistem pendidikan formal.

“Kami sangat mendukung penuh program Sekolah Rakyat ini. Ini adalah bentuk nyata keberpihakan negara kepada masyarakat yang belum tersentuh akses pendidikan secara maksimal. Pemerintah Kabupaten Kaur siap bersinergi untuk memastikan program ini berjalan sukses dan memberi manfaat besar,” ujar Bupati.

Ia menegaskan bahwa Pemkab Kaur akan mengerahkan dukungan lintas sektor untuk memastikan pelaksanaan Sekolah Rakyat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Sementara itu, Kepala Sentra Dharma Guna Bengkulu, Syam Wuryani, menjelaskan bahwa saat ini rehabilitasi gedung sementara Sekolah Rakyat yang akan menempati bangunan eks SMAN 11 Kaur di Pondok Pusaka sudah mencapai 80 persen. Gedung tersebut akan menjadi pusat kegiatan belajar bagi para siswa yang tergolong dari keluarga rentan sosial-ekonomi.

“Target awal Sekolah Rakyat adalah 100 siswa. Saat ini sudah terdaftar 94 anak, sisanya sedang dalam proses pendataan dan verifikasi. Alhamdulillah, Bapak Bupati dan jajarannya memberikan dukungan penuh,” kata Syam.

Syam juga menyampaikan bahwa kunjungannya bersama Kepala Dinas Sosial Provinsi tidak hanya untuk melakukan koordinasi teknis, tetapi juga untuk memastikan kesiapan launching Sekolah Rakyat yang akan digelar pada 15 Agustus 2025, sekaligus menandai dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi siswa angkatan pertama.

Menurut Syam, kehadiran Sekolah Rakyat di Kabupaten Kaur diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk persoalan kesenjangan akses pendidikan di wilayah terpencil atau kelompok masyarakat marginal.

“Harapan kami, dengan adanya Sekolah Rakyat ini, kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kaur bisa meningkat. Pendidikan adalah salah satu kunci utama mengangkat derajat kehidupan masyarakat,” jelasnya.

Syam juga menyampaikan apresiasi atas sinergi yang baik dengan Pemkab Kaur. Ia menyebut kerja sama lintas instansi dan dukungan pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan program ini.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Pemkab Kaur yang sudah berupaya dan bekerja sama dengan baik, sehingga proses pendirian Sekolah Rakyat di sini bisa berjalan lancar,” tutup Syam.