Rejang Lebong, Progresiflines.com - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rejang Lebong, Hendri Praja, menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih proaktif menjemput dana alokasi dari pemerintah pusat maupun provinsi guna mendukung pembangunan daerah di tengah keterbatasan anggaran.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rejang Lebong, Hendri Praja, meminta seluruh OPD bergerak aktif mencari peluang pendanaan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang saat ini masih mengalami defisit sebesar Rp42 miliar.

Instruksi tersebut disampaikan Hendri saat memimpin rapat koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026.

Menurutnya, prioritas utama pemerintah daerah saat ini adalah menyehatkan kondisi fiskal agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih optimal.

"Jika neraca keuangan kita sehat, pergerakan pemerintah daerah akan lebih lincah. Kita akan mengevaluasi kembali kebutuhan-kebutuhan yang ada agar angka defisit tersebut bisa ditekan," ujarnya.

Hendri menjelaskan sejumlah peluang pendanaan yang dapat dimanfaatkan, di antaranya melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan jalan, penyediaan air bersih, irigasi, hingga penerangan jalan umum (PJU).

Ia juga mengingatkan seluruh OPD agar memiliki rasa memiliki terhadap pembangunan daerah dan mengesampingkan ego sektoral.

"Pemerintah pusat sebenarnya menunggu program dari kita. Jika tidak berinovasi, pembangunan daerah akan jalan di tempat," katanya.

Selain fokus pada pembangunan infrastruktur, Hendri turut menyoroti persoalan kelangkaan elpiji yang masih dikeluhkan masyarakat. Ia meminta dinas terkait menindak tegas pangkalan yang melakukan pelanggaran sekaligus menyusun langkah penambahan agen maupun distributor resmi.

Di bidang pelayanan publik, Hendri menginstruksikan pembentukan grup koordinasi digital berbasis kecamatan yang melibatkan sekda, para asisten, camat, dan OPD teknis. Sistem ini diharapkan mampu mempercepat penanganan berbagai keluhan masyarakat, mulai dari persoalan kesehatan, BPJS, hingga administrasi pendidikan.

"Masyarakat membutuhkan solusi cepat. Melalui jaringan koordinasi di 15 kecamatan, setiap laporan yang mendesak bisa langsung diteruskan dan ditindaklanjuti oleh OPD terkait," jelasnya.

Untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, Hendri juga menargetkan perbaikan berbagai indikator kinerja pada tahun mendatang, seperti perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), penilaian Ombudsman, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), hingga capaian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Meski tahun ini Pemkab Rejang Lebong belum berhasil meraih opini WTP, Hendri mengapresiasi peningkatan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK yang kini telah berada di zona hijau.