Progresiflines.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten kembali menggelar rapat paripurna, sebelumnya rapat paripurna digelar menerima nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati, kali ini agenda rapat adalah pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Rapat dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Lebong pada Senin 10/6/2024 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Charles Ronsen, didampingi Wakil Ketua 1, Dedi Haryanto.

Pada pembukaannya Charles Ronsen menyampaikan bahwa rapat paripurna pada masa sidang kedua DPRD kali ini, dari 25 anggota dewan, dihadiri oleh 14 anggota dan 11 lainnya izin dan berhalangan hadir. Namun demikian paripurna tetap dapat dilaksanakan kerena sudah memenuhi Quorum.

Mendapat kesempatan pertama memberikan tanggapan terhadap  terhadap Laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati, adalah Fraksi Partai Amanat Nasional, yang dibacakan langsung oleh Ketua Fraksi, Pip Haryono.

Fraksi PAN menyampaikan apresiasi atas perolehan WTP 8 Kali berturut-turut, oleh Pemerintah Kabupaten terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Pandangan umum 
Fraksi Nasdem tidak jauh berbeda, Nasdem juga 
Mengapresiasi atas predikat WTP BPK Perwakilan Bengkulu terhadap pengelolaan keuangan oleh Pemkab Lebong.

Begitu juga dengan
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), hanya saja, pandangan umum fraksi PKB yang dibacakan oleh anggota Fraksi Erlangga F Jaya ini menghimbau pemkab untuk lebih memperhatikan kinerja OPD dan Badan agar lebih optimal lagi.

Fraksi Gerakan Perjuangan Rakyat, yang dibacakan langsung okeh Ketua Fraksi, Rama Chandra, SH, pada prinsipnya mengapresiasi predikat WTP Delapan kali berturut-turut yang diperoleh.

Rama Chandra menuturkan, soal pertanggungjawaban  penggunaan keuangan,  sesungguhnya Penggunaan keuangan pemkab sudah diaudit oleh BPK, sehingga itu bisa di jadikan refrensi fraksi-fraksi menilai penggunaan keuangan daerah.

Delapan kali WTP berturut-turut, ini bukan suatu hal yang biasa, karena yang memberikan predikat WTP adalah lembaga setingkat Presiden,  jadi selayaknya kita mengapresiasi ini.

Hanya saja Ia meminta Pemkab agar lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang bisa meningkatkan APBD,seperti dana bagi hasil dan lainnya. Kepada seluruh OPD ia juga menghimbau agar bersinergi dengan program, Provinsi dan program Kementrian sehingga sinkron, antar sektor-sektor yang sama dapat diupayakan dari APBN.

Demikian juga dengan fraksi-fraksi lainnya, 
Fraksi Perindo dan Demokrat, pada prinsipnya semua mengapresiasi pengelolaan keuangan oleh penyelenggara pemerintahan Kabupaten Lebong.

Selesai semua fraksi menyampaikan pandangan umumnya terhadap nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati, Ketua DPRD, Charles Ronsen menutup secara resmi rapat paripurna. (A.One)