Kerinci, Progresiflines.com – Pemerintah Desa (Pemdes) Hiang Sakti, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, kini tengah menjadi sorotan tajam dari masyarakat setempat. Pasalnya, memasuki pertengahan tahun anggaran, baliho Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2026 belum juga dipasang hingga Senin (18/05/2026). Keterlambatan ini memicu tanda tanya besar terkait komitmen transparansi pemdes dalam pengelolaan dana publik.

Ketiadaan papan informasi tersebut dinilai melanggar prinsip akuntabilitas. Sejumlah warga menyayangkan sikap pemdes, mengingat saat ini sudah memasuki triwulan kedua tahun anggaran, di mana informasi penggunaan dana desa seharusnya sudah terpampang nyata agar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Sudah bulan Mei, tapi baliho APBDes belum juga ada. Wajar kalau kami bertanya-tanya, sebenarnya ada apa dengan pengelolaan anggaran di desa kami,” ungkap salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Pemasangan baliho APBDes bukan sekadar formalitas belaka. Kewajiban ini mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Regulasi tersebut dengan tegas mewajibkan pemerintah desa untuk mempublikasikan APBDes sebagai bentuk transparansi dan pemenuhan hak informasi publik.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Hiang Sakti belum memberikan penjelasan resmi mengenai kendala keterlambatan tersebut. Merespons kondisi ini, warga mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta pihak terkait untuk segera turun tangan mengevaluasi kinerja Pemdes Hiang Sakti demi mencegah potensi penyimpangan anggaran.