Tubei, Progresiflines.com - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong yang digelar secara maraton dalam dua hari terakhir, di tutup dengan disepakatinya empat Rancangan peraturan daerah (Raperda) yang disampaikan pihak eksekutif untuk ditindaklanjuti prosesnya menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebong Tahun anggaran 2026.

Rapat Paripurna DPRD hari ini, Selasa (14/7/2026) dengan agenda pandangan umum Fraksi terhadap nota pengantar Raperda Tahun Anggaran 2026 menghasilkan persetujuan pihak legislatif untuk dibahas tingkat lanjut sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Seluruh Fraksi yang ada, dalam pandangan umumnya, pada prinsipnya menerima dan sepakat ke empat Raperda yang disampaikan pihak eksekutif. Pandangan Fraksi-fraksi DPRD dibacakan dan disampaikan berturut-turut, di awali Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Golongan Karya (Partai Golkar), lalu menyusul Fraksi  Partai Demokrat, Kemudian Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan terakhir Fraksi Gerakan Persatuan Indonesia Raya, Fraksi ini merupakan gabungan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo)

Fraksi PKB dalam pandangan umumnya sempat memberikan catatan terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2025.

Catatan yang disampaikan Fraksi PKB terkait program yang dilaksanakan oleh eksekutif. Fraksi PKB menilai bahwa Keberhasil APBD tidak hanya di ukur dari besarnya anggaran yang direalisasikan  tetapi program  yang dirancang dan dilaksanakan harus juga berkontribusi dan menyentuh langsung kepada kebutuhan masyarakat.

Untuk itu Fraksi PKB mendorong agar APBD kedepannya lebih banyak difokuskan pada program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti di sektor pertanian, pendidikan dan kesehatan. selama ini Fraksi PKB menilai banyak program yang menghabiskan anggaran besar, tetapi tidak terlalu bermanfaat langsung bagi masyarakat.

Fraksi PKB juga mendorong agar Pemerintah Kabuoatrn lebih mengoptimalkan potensi-potensi sumber daya yang dapat meningkatkan APBD dari pendapatan asli daerah (PAD) hal itu agar  pembiayaan program daerah tidak hanya bergantung dari transfer pusat.

Usai rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi, pimpinan sidang meminta persetujuan kepada peserta rapat untuk melanjutkan rapat dengan agenda tanggapan eksekutif terhadap pandangan umum fraksi. Persetujuan disepakati dan  rapat kemudian digeber tuntas pembahasan dua agenda sidang paripurna yang telah dijadwalkan.

Pada rapat paripurna lanjutan, dengan agenda tanggapan eksekutif terhadap pandangan Fraksi yang disampaikan langsung oleh Bupati Kabupaten Lebong, Azhari, SH, MH, pada substansinya pihak eksekutif berterima kasih atas diterimanya dan disepakati untuk diproses pada tingkat lanjut sesuai perundangan yang berlaku empat Raperda yang di sampaikan ke Legislatif.

Terhadap catatan yang disampaikan masing-masing Fraksi, Bupati menyatakan akan melaksanakan dan mengoreksi kekurangan-kekurangan yang ada. Pada Kesempatan ini, Bupati juga menyampaikan bahwa tahun 2026 ini pemerintah Kabupaten Lebong mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan keuangan daerah.(A.One)