Skip to main content

Warga Keluhkan Penyaluran PKH Diduga Salah Sasaran di Desa Hiang Sakti, Dinsos Kerinci Didesak Evaluasi Data

Warga Keluhkan Penyaluran PKH Diduga Salah Sasaran di Desa Hiang Sakti, Dinsos Kerinci Didesak Evaluasi Data

Kerinci, Progresiflines.com — Penyaluran program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hiang Sakti, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, kini tengah menjadi sorotan tajam. Masyarakat setempat menilai proses distribusi bantuan tersebut diduga tidak tepat sasaran, sehingga memicu rasa ketidakadilan di lingkungan warga.

Sejumlah warga mengungkapkan adanya ketimpangan di lapangan. Beberapa keluarga yang secara ekonomi tergolong mampu justru terdaftar sebagai penerima manfaat. Sebaliknya, warga yang kondisi ekonominya benar-benar memprihatinkan dan sangat membutuhkan uluran tangan justru luput dari bantuan tersebut. Kondisi ini memicu keresahan terkait keakuratan data basis penerima PKH.

“Banyak yang seharusnya tidak layak malah menerima, sedangkan yang layak justru terlewatkan,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, Rabu (22/7/2026).

Merespons ketimpangan tersebut, masyarakat mendesak Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kerinci untuk segera mengambil tindakan nyata. Warga menuntut pihak dinas terkait tidak menutup mata dan segera turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi faktual.

Metode pemeriksaan dari rumah ke rumah (door to door) dinilai menjadi solusi paling efektif. Langkah ini penting untuk mencocokkan data administratif dengan kondisi riil di lapangan. Selain itu, warga juga menuntut adanya transparansi penuh dalam proses pendataan dan penetapan ulang penerima bantuan.

Jika indikasi salah sasaran ini terbukti benar, masyarakat meminta Dinsos melakukan evaluasi total terhadap sistem pendataan. Warga juga berharap ada tindakan tegas bagi oknum atau pihak-pihak yang terbukti lalai maupun menyalahgunakan wewenang dalam penyusunan data tersebut.

Persoalan ini menjadi pengingat penting bahwa program jaring pengaman sosial seperti PKH wajib dikelola dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran. Hal ini krusial agar misi utama pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan membantu warga kurang mampu dapat terwujud secara optimal.(Stn)

Leave a Reply

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <br> <p> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <cite> <dl> <dt> <dd> <a hreflang href> <blockquote cite> <ul type> <ol type start> <strong> <em> <code> <li>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Article Related