MURATARA, Progresiflines.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Selasa (31/3/2026).

Rapat paripurna tersebut menjadi momentum penting bagi DPRD untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Muratara selama satu tahun anggaran.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Muratara, Junius Wahyudi, menyampaikan bahwa penyusunan LKPJ merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut Junius, Pemerintah Kabupaten Muratara berkewajiban menyampaikan capaian kinerja, penggunaan anggaran, serta pelaksanaan program pembangunan kepada DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan.

Ia menjelaskan, APBD Perubahan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 mencapai sekitar Rp1,257 triliun. Karena itu, anggaran tersebut harus dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel agar mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

"LKPJ ini menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran selama satu tahun. Kami berharap pembahasan ini dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ujar Junius Wahyudi.

Sementara itu, Ketua DPRD Muratara, Devi Arianto, menegaskan bahwa LKPJ merupakan instrumen penting dalam sistem pemerintahan daerah.

Menurutnya, laporan tersebut menjadi dasar bagi DPRD untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

"Melalui pembahasan LKPJ, DPRD dapat menilai sejauh mana program pembangunan berjalan sesuai target, sekaligus memberikan masukan dan rekomendasi bagi perbaikan ke depan," kata Devi Arianto.

Ia menambahkan, hasil pembahasan LKPJ nantinya akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi DPRD yang menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.

Rapat paripurna tersebut juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif, sehingga pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Utara dapat berjalan lebih terarah, transparan, dan berkelanjutan.